JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, melontarkan kritik tajam terhadap wacana penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Menurutnya, langkah tersebut berisiko melahirkan sistem multipartai ekstrem yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia.

Sarmuji menegaskan bahwa sistem politik dan kepartaian harus selaras dengan amanah UUD 1945. Untuk mendukung sistem presidensial yang stabil, Indonesia membutuhkan penyederhanaan partai, bukan fragmentasi yang berlebihan.

“Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi. Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya (1/2/2026).

Parliamentary Threshold sebagai Instrumen Konstitusional

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai bahwa ambang batas parlemen adalah instrumen demokratis yang sangat diperlukan untuk mendorong penyederhanaan partai secara alamiah. Ia memperingatkan bahwa tanpa batasan yang jelas, pengambilan keputusan strategis nasional akan menjadi sangat lambat dan rumit.

Beberapa poin krusial yang disampaikan Sarmuji antara lain:

  • Efektivitas Pemerintahan: Sistem multipartai sederhana membuat pemerintah lebih akuntabel dan stabil dalam mengeksekusi kebijakan.

  • Risiko Multipartai Ekstrem: Penolakan terhadap threshold dianggap sebagai upaya mendorong sistem multipartai ekstrem yang tidak relevan dengan karakter presidensialisme Indonesia.

  • Kepentingan Nasional: Pembangunan sistem politik harus berorientasi pada penguatan tata kelola negara, bukan sekadar kepentingan sektoral partai.

Masa Depan Pemerintahan Nasional

Sarmuji menekankan bahwa Partai Golkar berkomitmen mengawal sistem politik yang rasional dan konstitusional. Ia menegaskan bahwa stabilitas politik adalah kunci agar negara mampu mengambil keputusan penting tanpa terjebak dalam fragmentasi yang melumpuhkan.

"Yang dipertaruhkan bukan sekadar kepentingan partai, tetapi masa depan efektivitas pemerintahan nasional. Sistem multipartai ekstrem berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis," tuturnya menutup pernyataan.

Sumber: Golkar Today