JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menaruh harapan besar pada transformasi tata kelola haji Indonesia seiring dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Sari menegaskan bahwa dengan status kementerian, otoritas penyelenggaraan haji kini lebih kuat dan setara dengan mitra di Arab Saudi.

Transformasi 75 Tahun Pengelolaan Haji

Harapan ini disampaikan dalam diskusi publik peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar yang membahas implementasi UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Senin (2/1/2026).

  • Penguatan Otoritas: Setelah 75 tahun dikelola di level Dirjen di bawah Kemenag, kini Kementerian Haji diharapkan memberikan layanan yang lebih fokus dan mumpuni.

  • Fungsi Pengawasan: Diskusi ini merupakan wujud nyata Golkar dalam memastikan tidak ada kesenjangan antara regulasi (UU No. 14/2025) dengan realitas pelayanan jamaah di lapangan.

  • Ikhtiar Perbaikan: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menjelaskan bahwa revisi UU ini adalah upaya konkret Fraksi Golkar menjawab keprihatinan atas evaluasi haji tahun sebelumnya.

Terobosan Efisiensi Biaya (BPIH)

Dalam diskusi tersebut, Penasihat Presiden Urusan Haji, Muhadjir Effendy, mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menekan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat:

  • Pemanfaatan Bandara Thaif: Menambah slot penerbangan guna mengurangi masa tinggal jamaah dari 42 hari menjadi sekitar 32–35 hari.

  • Logistik Pesawat: Memanfaatkan kepulangan pesawat pengangkut jamaah agar tidak kosong, sehingga bisa menurunkan beban biaya operasional penerbangan.

“Kita berharap penyelenggaraan haji bisa lebih baik karena status kementerian bisa lebih kuat otoritasnya. Ini adalah hak konstitusional masyarakat untuk beribadah dengan layanan terbaik,” ujar Sari Yuliati.

Apresiasi AMPI: Mengawal Ibadah yang Bermartabat bagi Milenial

Keluarga besar DPP AMPI mengapresiasi langkah progresif Kak Sari Yuliati dan Fraksi Partai Golkar. AMPI menilai reformasi tata kelola haji melalui UU No. 14 Tahun 2025 sangat relevan bagi generasi muda Indonesia yang kini mulai mendominasi daftar tunggu haji (haji muda).

"Kehadiran Kementerian Haji adalah bukti nyata keberhasilan perjuangan Fraksi Golkar di DPR. AMPI mendukung penuh upaya pemangkasan birokrasi dan efisiensi biaya haji, agar impian anak muda Indonesia untuk beribadah ke tanah suci bisa terwujud dengan sistem yang lebih transparan, terjangkau, dan bermartabat," tegas rilis resmi DPP AMPI.

Sumber Informasi: Antaranews / Golkar2029 (Januari 2026)