JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, melontarkan usulan strategis terkait sistem penggajian pemimpin daerah. Doli mendorong adanya reformulasi total terhadap sistem remunerasi (pemberian gaji dan tunjangan) bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Legislator dari Partai Golkar ini menyarankan agar Pemerintah menerapkan sistem komponen gaji tetap tunggal (single salary) tanpa adanya berbagai macam tunjangan tambahan yang melekat seperti yang berlaku saat ini.

Wujudkan Transparansi dan Efisiensi Anggaran Daerah

Menurut Doli, perombakan sistem penggajian ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan menyatukan seluruh pendapatan dalam satu skema gaji tetap, pengawasan anggaran akan menjadi jauh lebih mudah dilakukan.

"Kami mendorong adanya reformulasi remunerasi bagi kepala daerah dengan menerapkan sistem gaji tetap tanpa tunjangan. Langkah ini sangat krusial guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang jauh lebih transparan, efisien, dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran," ujar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (18/7).

Dorong Kinerja Kepala Daerah Lebih Fokus

Fraksi Golkar menilai bahwa kejelasan skema pendapatan ini juga akan berdampak positif pada peningkatan performa kepemimpinan di daerah. Dengan sistem gaji tetap yang terukur dan adil, para kepala daerah diharapkan dapat lebih fokus mengabdi dan melayani masyarakat tanpa perlu terbebani oleh rumitnya birokrasi tunjangan operasional.

Usulan ini diharapkan dapat segera dibahas lebih lanjut dalam agenda harmonisasi regulasi di parlemen guna melahirkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berintegritas.

Sumber Referensi: Dikutip dari keterangan pers dan agenda legislasi Fraksi Partai Golkar DPR RI (Rilis Sabtu, 18 Juli 2026).