JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhammad Misbakhun, menilai pengunduran diri sejumlah pimpinan puncak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bukti nyata menguatnya standar integritas dalam lembaga keuangan negara. Ia menegaskan bahwa transisi ini berlangsung secara konstitusional dan tidak mengganggu stabilitas pasar modal nasional.

Standar Baru Profesionalisme

Misbakhun menekankan bahwa mundurnya Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar beserta jajaran pimpinan lainnya pada akhir Januari 2026 merupakan pilihan tanggung jawab profesional yang harus dihormati oleh semua pihak.

  • Tanpa Intervensi: Legislator asal Jawa Timur ini memastikan bahwa keputusan tersebut murni diambil sebagai bentuk etika jabatan, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak luar.

  • Keberlanjutan Kepemimpinan: Misbakhun mengapresiasi langkah cepat OJK yang menetapkan Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi untuk mengisi posisi strategis, sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di sektor jasa keuangan.

  • Sinyal Positif Pasar: Respon cepat institusional ini memberikan kepastian bagi investor domestik maupun global bahwa fungsi pengawasan dan regulasi tetap berjalan normal.

Menjaga Kredibilitas Sektor Keuangan

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi keuangan dan perbankan, Misbakhun menyatakan bahwa DPR akan terus mengawal proses reformasi di tubuh OJK guna meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia.

“Transisi ini justru menunjukkan kedewasaan institusi dan keseriusan Indonesia dalam menjaga kredibilitas sektor keuangan. Mekanisme internal OJK berjalan dengan baik dan responsif,” tegas Mukhammad Misbakhun.

Komitmen AMPI: Kawal Integritas Lembaga Negara

Keluarga besar DPP AMPI mendukung penuh pandangan Bang Misbakhun mengenai pentingnya etika jabatan. AMPI menilai bahwa integritas adalah mata uang utama dalam industri keuangan. Keberanian para pemimpin untuk mengambil tanggung jawab moral demi kesehatan institusi adalah teladan penting bagi kader muda AMPI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Sumber Informasi: Golkar2029.com (1 Februari 2026)