JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menunjukkan empati dan perhatian mendalam terhadap isu kesejahteraan anak di daerah tertinggal. Menanggapi tragedi yang menimpa seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Atalia menegaskan bahwa negara harus hadir lebih dekat untuk menyentuh sisi psikologis anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pendidikan Sebagai Hak, Bukan Beban
Atalia menyampaikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bermimpi. Ia menyoroti bahwa dampak ekonomi seringkali berimbas pada tekanan psikologis anak. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memastikan pendidikan menjadi jaring pengaman sosial yang kuat.
> "Negara harus hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga melalui kepekaan sosial dan keberpihakan nyata. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban," ujar Atalia dengan penuh empati, Rabu (4/2/2026).
> 
Apresiasi dan Evaluasi Program 'Sekolah Rakyat'
Sebagai bentuk solusi nyata, Atalia mengapresiasi langkah pemerintah dalam meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR). Namun, ia memberikan masukan strategis agar program ini lebih tepat sasaran, terutama bagi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding perkotaan.
Beberapa poin penguatan yang didorong oleh Atalia antara lain:
 * Pemerataan Lokasi: Memastikan Sekolah Rakyat hadir di pelosok desa agar mudah dijangkau oleh anak-anak miskin ekstrem.
 * Deteksi Dini Psikososial: Mendorong sekolah agar tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu mendeteksi potensi distress atau tekanan batin pada siswa sejak dini.
 * Sinergi Lintas Sektor: Mengajak Kemendikbud, Kemensos, dan KPAI untuk berkolaborasi menciptakan ruang sekolah yang aman dan mendukung kesehatan mental anak.
Langkah Menuju Indonesia Emas
Perjuangan Atalia di Komisi VIII mencerminkan visi Partai Golkar dalam membangun kualitas manusia sejak dini. Dengan integrasi layanan perlindungan sosial dan pendidikan yang inklusif, Atalia optimis tidak akan ada lagi anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena persoalan biaya perlengkapan dasar.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata dari kepedulian sosial yang sistematis untuk memutus rantai kemiskinan dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.
Sumber: Golkar 2029