Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada tahun 2026. Kepastian penghentian impor ini sangat bergantung pada mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.
"Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi," ujar Bahlil usai meninjau TBBM Plumpang Jakarta, dikutip Selasa (30/12/2025).
Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan bahwa realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional. "Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah," jelasnya.
Selain fokus pada pemenuhan kuantitas dan penghentian impor, Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan kualitas Solar di Indonesia. Saat ini, produk Solar yang beredar telah memiliki angka setana (Cetane Number) 51, namun pemerintah berambisi membawa kualitas BBM dalam negeri setara dengan standar Euro 5.
Bahlil mengakui tantangan utama dalam peningkatan kualitas ini adalah kesiapan infrastruktur kilang yang ada saat ini. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan pemutakhiran teknologi kilang agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.
"Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang terbaik ya," pungkas Bahlil.
Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana proyek ini menelan investasi sebesar USD7,4 miliar atau setara dengan Rp126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi yang terbesar dilakukan BUMN dalam satu titik kegiatan untuk mengurangi impor BBM.
Sumber: CNBC Indonesia
Ekonomi & UMKM
Bahlil Tegaskan RI Setop Impor Solar di Tahun 2026, Ini Pendorongnya
Bagikan

Tag
menteri esdm
bahlil
Baca Juga

07 January 2026
Gerak Cepat Menteri Maman Abdurrahman: Hadirkan ‘Klinik UMKM Bangkit’ untuk Pulihkan Ekonomi Aceh dan Sumatra

07 January 2026
Aksi Nyata Dyah Roro Esti: Pastikan Harga Pangan Stabil dan Stok Melimpah Sambut Tahun Baru 2026

07 January 2026
Wamendag Dyah Roro Pastikan Harga Pangan Stabil dan Dorong Kemudahan Transaksi Digital di Pasar Rakyat
Berita Lainnya dari AMPI

Inspirasi Kader
10 February 2026
AMPI Pinrang Gelar Golkar Bicara Pemuda tambah Login, Siapkan Kader Muda Rebut Peran Strategis

Politik
10 February 2026
Bukan Kerugian Negara: Tajus Syarofi Ungkap Estimasi Rp2,9 Triliun Proyek Pupuk Fakfak Hanya Biaya Investasi

Politik
10 February 2026
Gaji Rp 17,5 Juta/Bulan! Wamen P2MI Christina Aryani Ajak Tenaga Kesehatan & Tukang Las Kerja di Bahrain

Politik
10 February 2026
Jangan Takut Salah! Pesan Menkomdigi Meutya Hafid untuk 400 Siswi di AWS Girls’ Tech Day

Politik
10 February 2026
Hadiri Indonesia Economic Forum, Menteri UMKM Maman Abdurrahman: Digitalisasi Mutlak, Sapa UMKM Segera Rilis

Politik
10 February 2026
Tepis Isu Deindustrialisasi! Menperin Agus Gumiwang Pamer Data BPS: Industri Sumbang 19,07 Persen PDBP

Politik
10 February 2026
Belanja di Luar Negeri Makin Gampang! Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Dorong QRIS RI Berlaku di Seluruh Negara APEC

Politik
09 February 2026
