JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk mengawal secara ketat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan pasca-bencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta.

Sinergi Lintas Sektoral untuk Sumatera

Puteri memberikan apresiasi atas langkah responsif pemerintah dalam menerbitkan Inpres sebagai instrumen percepatan prioritas nasional. Menurutnya, Inpres tersebut menjadi kunci dalam menyatukan gerak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana alam di Sumatera secara kolektif.

  • Apresiasi Kebijakan: Puteri menilai penerbitan Inpres merupakan langkah tepat untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

  • Fokus Pemulihan: Legislator muda Partai Golkar ini meminta kejelasan mengenai kerangka strategi yang disiapkan Bappenas agar proses pemulihan berjalan efektif dan efisien.

  • Strategi Jangka Panjang: Puteri menekankan pentingnya rencana yang tidak hanya fokus pada jangka pendek, tetapi juga strategi pemulihan jangka menengah hingga panjang bagi masyarakat terdampak.

Kawal Realisasi Prioritas Nasional

Sebagai wakil rakyat, Puteri menegaskan bahwa Bappenas harus mampu memastikan bahwa instrumen Inpres benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan kembali infrastruktur dan ekonomi di wilayah yang terdampak bencana.

“Kami turut apresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan Inpres ini, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera,” ungkap Puteri Komarudin melalui keterangan resmi.

Dukungan AMPI untuk Pembangunan Tangguh

Keluarga besar AMPI mendukung penuh langkah Puteri Komarudin dalam mengawal anggaran dan perencanaan pembangunan yang pro-rakyat. AMPI memandang bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana di Sumatera sangat krusial agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali pulih dan ketahanan wilayah semakin kuat dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.

Sumber Informasi: Parlementaria (Kamis, 29 Januari 2026)