JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memulai rangkaian kunjungan kerja internasional menuju Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (16/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum krusial bagi diplomasi ekonomi Indonesia, terutama dalam memperkuat posisi tawar perdagangan di pasar global.

Misi Diplomasi Tarif Dagang

Fokus utama dalam kunjungan kenegaraan kali ini adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kedua pemimpin dijadwalkan akan membahas secara mendalam mengenai perundingan tarif dagang guna memastikan produk-produk unggulan Indonesia tetap kompetitif dan mendapatkan akses pasar yang adil di Negeri Paman Sam.

Langkah ini dinilai sebagai upaya preventif sekaligus strategis Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika kebijakan perdagangan internasional yang terus berkembang.

Rombongan Terbatas untuk Hasil Maksimal

Presiden Prabowo bertolak melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dengan didampingi oleh sejumlah pejabat kunci yang membidangi sektor strategis:

• Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM): Kehadirannya diprediksi akan membawa agenda kerja sama sektor energi, termasuk potensi investasi pada transisi energi dan hilirisasi sumber daya alam.

• Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet): Memastikan koordinasi kebijakan hasil pertemuan dapat langsung diimplementasikan secara cepat oleh jajaran kabinet.

Sinyal Positif bagi Investasi

Kunjungan ini disambut baik oleh para pengamat sebagai sinyal bahwa Indonesia aktif menjemput bola dalam mengamankan kepentingan ekonomi. Dengan menjalin hubungan langsung di level tertinggi, Indonesia berpeluang besar memperluas kemitraan strategis yang tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga investasi teknologi dan infrastruktur.

"Indonesia terus berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh negara sahabat. Kunjungan ke Amerika Serikat ini adalah langkah nyata dalam memastikan pertumbuhan ekonomi kita tetap on-track melalui kolaborasi yang saling menguntungkan," tulis keterangan resmi Biro Sekretariat Presiden.