PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak saya dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, pekan lalu. Kami bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (12/4) jelang tengah malam, untuk menempuh perjalanan selama 12 jam menuju Moskow.
Presiden Prabowo diterima Presiden Vladimir Putin pada Senin (13/4), antara lain untuk membicarakan pasokan energiIndonesia tetap terjaga di tengah dunia yang sedang bergolak. Saya melanjutkan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev, untuk menerjemahkan kesepakatan kedua kepala negara menjadi komitmen yang konkret.
Komitmen tersebut merentang dari mulai kepastian pasokan minyak mentah dan elpiji, kerja sama kilang minyak, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir yang diikuti perwakilan perusahaan energi Rusia terbesar, antara lain Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft.
Dari diskusi intensif itu, tersembul kenyataan pokok bahwa dunia energi hari ini bukan sekadar harga per barel, tetapi berkaitan erat dengan geopolitik, posisi tawar, diplomasi, dan ujungnya ialah upaya menjaga ketahanan (energi dan ekonomi) di tengah aneka tekanan. Perjalanan ke Moskow kali ini, termasuk kunjungan sebelumnya ke Tokyo dan Seoul, mencerminkan realitas tersebut.
Pelajaran penting lain yang didapatkan ialah: dalam situasi dunia yang serba-dinamis, kita tidak bisa pasif-menunggu. Setiap jengkal tantangan dan kesempatan mesti dijemput, diciptakan, dan diambil. Kondisi sekarang, sebagian besar negara terjebak dalam ancaman krisis, khususnya energi, sehingga masing-masing harus mencari jalan keluar dan cara bertahan dari tekanan tersebut.
Kecepatan diplomasi menjadi salah satu tiang pancang ketahanan negara menghadapi krisis. Oleh karena itu, kerja sama lama yang telah dijalin mesti diperkuat dan komunikasi dengan negara baru perlu dibuka agar udara segar pemecahan masalah masuk ke lapisan pori-pori dalam negeri.
MITIGASI KERENTANAN
Sebelum kunjungan ke Moskow, saya juga mendampingi Presiden Prabowo ke Tokyo untuk mendorong percepatan investasi transisi energi dan mempercepat realisasi proyek Blok Masela yang telah lama tertunda. Lalu, ke Seoul untuk menandatangani tiga kesepakatan kerja sama di bidang energi bersih, carbon capture and storage (CCS), dan mineral kritis bersama Korea Selatan.
Bila diamati satu per satu, tiga kota itu mungkin terlihat seperti agenda diplomatik yang padat. Akan tetapi, bila dibaca sebagai satu kesatuan, rangkaian perjalanan itu adalah gambaran paling jujur tentang bagaimana Indonesia merespons dunia yang berubah lebih cepat daripada yang pernah direncanakan.
Saat ini, Selat Hormuz, nadi bagi sekitar 1/3 perdagangan minyak laut dunia, berada dalam kondisi paling genting dalam sejarah kontemporer.
Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tiongkok menyebut langkah itu berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Prancis bergerak menjadi tuan rumah konferensi multilateral di Paris untuk membahas pemulihan kebebasan navigasi di selat tersebut.
Peluang setipis apa pun tetap perlu diperjuangkan demi perbaikan keadaan. Sementara itu, perundingan damai antara Washington dan Teheran berjalan tersendat, kapal-kapal tanker masih bergerak di bawah bayang-bayang ketidakpastian.
Konflik ini tidak mengirimkan surat pemberitahuan. Ia terjadi tiba-tiba untuk menguji satu per satu fondasi ketahanan energi sebuah bangsa. Bagi Indonesia, ujian tersebut hadir pada waktu yang tidak bisa dipilih.
Selama ini, sebagian besar minyak mentah yang diimpor mengalir dari kawasan Timur Tengah, melalui kawasan yang kini menjadi medan krisis. Ketika Selat Hormuz menyempit, bukan hanya harga yang bergolak, pasokan pun terancam terputus sehingga kerentanan struktural yang sudah terlalu lama mengintip berada dalam ancaman yang nyata. Inilah yang membuat setiap keputusan yang diambil hari ini terasa seperti pilihan yang tidak bisa ditunda.
Kunjungan ke Moskow memiliki landasan berpikir yang kukuh. Politik luar negeri bebas aktif bukan slogan seremonial yang dibacakan di forum-forum internasional. Ia instrumen nyata yang harus dioperasikan untuk kepentingan rakyat.
Rusia ialah salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. India mengambil posisi memanfaatkan peluang itu lebih awal. Tiongkok sudah lama melakukannya. Ketika saya bercakap dengan Menteri Tsivilev dan Rusia menyatakan kesiapan penuh berkolaborasi dalam penyediaan minyak, gas, penyimpanan, hingga ketenagalistrikan, yang sedang kita kerjakan sebenarnya ialah menerjemahkan doktrin bebas aktif itu menjadi cadangan energi konkret bagi 280 juta jiwa masyarakat Indonesia.
Moskow hanyalah satu mata angin dari banyak arah yang ditempuh secara bersamaan. Presiden Prabowo memberikan arahan, diversifikasi sumber minyak mentah dijalankan secara simultan: mengalihkan sebagian pasokan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, Australia, dan sejumlah negara lain yang tidak melewati Selat Hormuz. Ketahanan energi tidak bisa dibangun di atas satu pilar. Ia harus dirancang berlapis sehingga ketika satu jalur tersumbat, jalan lain tetap merambat. Formula itu sebetulnya merupakan paket baku dari cara melakukan investasi yang lazim don't put all your eggs in one basket
.
Diversifikasi pasokan menjadi pilihan utama dalam merespons krisis saat ini. Namun, masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab: bagaimana memastikan krisis semacam itu tidak terus berulang mengoyak dari dalam? Jawaban atas pertanyaan itulah yang mendorong Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi, dengan saya mendapatkan mandat sebagai ketua. Tugas baru itu melengkapi tugas lain yang telah diamanahkan sejak Januari 2025, yakni menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dua pedang itu amat dibutuhkan untuk mempertajam target ketahanan energi nasional.
Satgas itu bukan semata organ perencanaan, melainkan lebih mengemuka sebagai instrumen eksekusi. Presiden memerintahkan percepatan implementasi energi bersih dan terbarukan secara konkret: penyediaan pembangkit listrik tenaga surya untuk sekolah dan desa-desa dengan target 100 gigawatt PLTS sebagai tulang punggungnya. Pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar solar memang perlu dihentikan dalam jangka panjang, tetapi harus secara bertahap. Posisinya digantikan energi surya yang bahan bakunya tidak perlu diimpor dari mana pun. Selain itu, satgas mengerjakan konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Satu prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam proses itu: transisi harus berjalan paralel. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT) pengganti harus rampung dan beroperasi secara komersial terlebih dahulu, baru pembangkit diesel dihentikan. Mematikan pembangki listrik tenaga diesel (PLTD) sebelum penggantinya siap jelas bukan kebijakan transisi energi, melainkan kebijakan pemadaman listrik. Kita tidak boleh membiarkan semangat yang benar dengan jalan melahirkan eksekusi yang salah. Indonesia juga mesti menari di atas langgam yang telah diciptakan dengan pikiran dan tapak sendiri, tidak berdansa mengikuti irama yang dibuat negara lain yang kurang sesuai dengan kondisi bangsa. Tali konstitusi menjadi ikatan dalam bekerja.
Hal lain yang perlu pula diluruskan ialah narasi yang kerap salah arah soal transisi energi itu sendiri. Ia acap kali dipresentasikan sebagai agenda lingkungan yang mahal dan memberatkan negara berkembang. Pembingkaian opini tersebut melewatkan dimensi yang jauh lebih penting: transisi energi ialah strategi mitigasi risiko geopolitik terbaik yang kita miliki. Selama bauran energi nasional masih didominasi bahan bakar fosil yang sebagian besar diimpor, Indonesia akan selalu menjadi konsumen pasif yang mengikuti ritme harga yang ditentukan di Wina, Moskow, Riyadh, atau Houston. Pola itu yang tahap demi tahap sedang dibongkar dengan memproduksi perubahan kebijakan.
Sementara itu, Indonesia memegang keunggulan strategis pada mineral kritis, seperti nikel, bauksit, dan tembaga; yang merupakan bagian dari komponen penting dalam industri baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Posisi semacam itu selama ini kurang dilihat sebagai kekuatan ekonomi nasional dalam kancah geoekonomi global. Jika potensi itu bisa diidentifikasi satu per satu, dipastikan Indonesia menjadi pemain kunci dalam fora dunia. Indonesia bukan sekadar bangsa yang memiliki kehendak mengerjakan transisi di sektor energi, melainkan juga negara yang memegang kartu bahan baku transisi itu sendiri.
KETEPATAN EKSEKUSI
Perintah yang disampaikan Presiden dalam rapat kabinet di istana hingga diplomasi yang dilakukan pada meja perundingan di Kremlin, Tokyo, dan Seoul harus ditindaklanjuti dengan eksekusi yang disiplin. Kesepakatan di meja diplomasi hanya sebatas harga kertas apabila tidak didukung kelembagaan eksekusi yang kuat. Pengalaman pahit berbagai kolaborasi energi pada masa lalu, yang indah di atas dokumen tetapi layu di lapangan, harus menjadi cermin yang tidak boleh diulang kejadiannya. Tentu saja itu merupakan tantangan yang tidak mudah di tengah kebiasaan menjadikan nota kesepahamanan sebagai tujuan, bukan mula titik perjuangan.
Terkait dengan kesepakatan energi itu, terdapat dua aspek yang wajib diperhatikan. Pertama, pasokan ialah kunci. Situasi sungguh tidak mudah, negara-negara produsen minyak dan gas menahan barangnya sehingga negara importir bertarung untuk memperolehnya. Beruntung diplomasi energi Presiden berhasil mengamankan kesepakatan pasokan tersebut. Kedua, distribusi dan penentuan harga merupakan medan yang juga harus diamankan agar stabilitas permintaan dapat dijaga. Di Indonesia soal distribusi dan harga minyak sangat sensitif terhadap banyak hal, terutama kaitannya dengan inflasi. Jadi, aspek itu perlu dicermati setiap saat supaya keseluruhan mata rantai pengadaan minyak dan gas sampai ke masyarakat secara tepat waktu, jumlah, dan harga.
Setiap perjanjian yang dirancang sepatutnya diikuti dengan aturan main teknis sejak awal: kepastian kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, pengawasan publik yang transparan, dan akuntabilitas BUMN sebagai pelaksana. Biaya transaksi yang tinggi akibat ketidakpastian regulasi ialah musuh pertama dari setiap kesepakatan investasi dan transaksi energi. Ruang bagi perburuan rente harus disumbat rapat-rapat karena situasi krisis dan urgensi kerap menjadi celah bagi kepentingan sempit yang menyusup dengan dalih nasionalisme energi. Faktor itu penting ditekankan agar keseluruhan medan perjuangan bersih dari praktik-praktik gelap yang mencelakakan.
Perjalanan yang dipimpin Presiden Prabowo kembali dari Moskow sudah membawa banyak peluang, bukan sekadar kepuasan. Peluang tersebut harus dieksekusi dengan disiplin, dikawal dengan integritas, dan diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Setiap kesempatan yang ada dikonversi menjadi agenda kerja yang diurus dengan sepenuh hati. Target yang terukur dibuat dan dimonitor setiap saat. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis. Peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz hari ini menunjukkan fakta bahwa tanker-tanker masih bergerak di bawah bayang-bayang blokade. Dunia tidak menunggu kita siap.
Presiden Prabowo melepas perintah agar anggota kabinet lekas bergerak cepat: satgas harus berlari, diversifikasi pasokan diperluas ke aneka penjuru, termasuk diplomasi energi kukuh tanpa tunduk pada tekanan blok mana pun. Indonesia kali ini kembali memperoleh ujian yang cukup menantang, pemerintah telah menyiapkan segala daya, baik lewat diplomasi luar negeri maupun agregasi kebijakan dalam negeri, untuk melewati seluruh dinamika ekonomi dengan sebaik-baiknya. Semuanya berpayung pada satu keyakinan yang tidak boleh goyah, bahwa negeri ini berhak berdaulat atas energinya sendiri. Bangsa yang tidak berdaulat atas energinya sesungguhnya hanya meletakkan janji kemerdekaan sebatas retorika.
SUMBER : MEDIAINDONESIA.com
